Jokowi Update : Pemerintah akan mengajukan banyak revisi undang-undang terkait perizinan dan investasi


Pemerintah akan mengajukan banyak revisi undang-undang terkait perizinan dan investasi yang memungkinkan keleluasaan bagi Indonesia untuk bergerak lebih jauh dan bersaing dengan negara-negara lain. Setelah dihitung-hitung, terdapat kurang lebih 74 undang-undang.
Di saat yang sama, pemerintah juga mengupayakan agar investasi yang datang ke Indonesia sekaligus mendorong kita menjadi negara yang produktif dan aktif berinovasi. Bagaimana caranya?
Investasi global yang masuk tidak boleh hanya datang dengan pabrik dan tenaga kerja saja. Investasi harus menciptakan lebih banyak spillover -- adanya penguasaan terhadap teknologi baru, rantai pasokan baru, dan berbagai keuntungan lain melalui investasi yang masuk dan berjalan di Indonesia.
Kepada para pengusaha muda yang hadir dalam Munas XVI HIPMI di Jakarta, siang tadi, saya menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan segala cara agar spillover tadi terwujud. Dengan itu, para pelaku usaha diharapkan akan memiliki nilai tambah dan pemahaman baru.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Jokowi Update : Di dalam sebulan ke depan, saya ingin menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbaikan ekosistem investasi.

Image
Di dalam sebulan ke depan, saya ingin menyelesaika n hal-hal yang berkaitan dengan perbaikan ekosistem investasi. Pekan lalu saya telah meminta kepada seluruh kementerian terutama yang berkaitan dengan ekonomi untuk mengiventarisasi semua regulasi yang menghambat, yang memperlambat investasi, khususnya foreign direct investment (FDI). Kepada setiap kementerian yang berhubungan dengan investasi, agar menginventarisasi perusahaan-perusahaan mancanegara yang sudah b erkomitmen untuk menanamkan investasinya di negara kita namun terlambat realisasi karena mengalami kendala di lapangan. Saya minta dicek satu per satu, masalahnya ada di mana, sumbatannya mana, agar kita buka. Kita perlu bekerja cepat. Dalam lima tahun ini memang sudah ada peningkatan ease of doing business, peringkat daya saing kita naik, dan mulai penyederhanaan perizinan lewat OSS (online single submission) tapi faktanya itu belum cukup. Kita harus bisa lebih cepat lagi. Negara-negara pesaing kita berlomba-lomb...
Read more

Jokowi Update : KPK harus tetap memegang peran sentral dalam pemberantasan korupsi.

Image
KPK harus tetap memegang peran sentral dalam pemberantasan korupsi. Lembaga ini harus didukung dengan kewenangan dan kekuatan yang memadai, dan harus lebih kuat dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain dalam pemberantasan korupsi . Karena itulah, saya menugaskan Menteri Hukum dan HAM dan Menteri PANRB untuk menyampaikan sikap dan pandangan pemerintah terkait substansi-substansi di revisi Undang-Undang KPK inisiatif DPR.
Read more